🐈 Pertanyaan Tentang Pph Pasal 23

PPhPasal 22 yang harus dipungut Rp. Rp.325.000.000,00 x 7,5% = Rp.24.375.000,00. 2. Atas Pembelian Barang yang dibiayai dengan APBN/APBD. Atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah dikenakan pemungutan PPh 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian. PPh Pasal 22 = 1,5% x Harga Pembelian. PAJAKPenghasilan (PPh) Pasal 23 mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal (dividen, bunga, royalti), penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam PPh Pasal 21. Halini sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 4 ayat 3f yang menyebutkan bahwa yang dikecualikan dari objek PPh, "Adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa". PPh23 dipotong oleh pihak ketiga 250.000.000,00 Pajak yang dibayarkan di luar negeri dengan tarif 15% 150.000.000,00 STP PPh 25 (termasuk denda Rp 25.000.000) 125.000.000,00 Ketentuan diatur oleh pasal 6 ayat (2) atau pasal 31A UU PPh. Kompensasi kerugian merupakan pengurang penghasilan yang dijadikan dasar penghitungan PPh terutang. PembayaranPPh Pasal 23 akan dilakukan secara langsung oleh pihak yang bertanggung jawab atas pemotongan dan pembayaran PPH. Pihak pemotong akan melakukan pembayaran dan menyetorkannya melalui teller pada bank atau menggunakan fitur pembayaran pajak online. Pembayaran PPh Pasal 23 harus dilakukan minimal sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Sedangkan pajak PPh 23 dengan tarif 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa. Untuk Jasa pada PPh 23 terdiri dari jasa teknik, jasa manajmen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 yang mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Ilustrasi Flickr Tumpeng. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% atas Jasa Boga/Katering sesuai PMK No.244/PMK.03/2008 tanggal 31/12/2008 kadang-kadang terjadi permasalahan pada praktik oleh Wajib Pajak (WP) Bendahara ketika menafsirkan definisi Jasa katering sehingga terjadi kontroversi atas transaksi pembelian makanan dan atau minuman objek atau bukan objek PPh pasal 23. PajakPenghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan atau jasa. PeraturanPerpajakan Nasional (Pasal 24 UU PPh) tentang Kredit Pajak Luar Negeri. Meskipun nihil, PT Mitra Bersama tetap harus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 atau 26 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contoh kasus pajak internasional di atas merupakan contoh yang sederhana. Pajak Internasional memiliki cakupan yang sangat luas dan msGi7. Perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 23 berkaitan dengan beberapa pendapatan pasif seperti dividen, bunga pinjaman, royalti dan hadiah. Contoh soal pph pasal 23 memberikan penjelasan bagi pemungut pajak untuk menyetorkan pph terutang apabila telah dipotong dari wajib soal pph pasal 23 dan jurnal penyelesaiannya mengharuskan perusahaan memotong pembayaran objek pajak penghasilan pasal 23. Pertanyaan pph pasal 23 berupa pilihan ganda dan soal essay dapat membantu peserta didik memahami alur PPh Pasal 23 dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23Pengertian pph pasal 23 adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang yang mendapatkan penghasilan pasif seperti bunga, dividen, royalti bahkan hadiah serta pendapatan yang berasal dari sewa selain tanah dan PPh Pasal 23Pemotong pph pasal 23 dapat dilakukan oleh wajib pajak terutama yang berkaitan dengan transaksi yang melibatkan pembayaran objek pajak penghasilan pasal 23. Adapun pihak pemotong pph pasal 23 ialahBadan pemerintahSubyek pajak dalam negeriPenyelenggara kegiatanBadan usaha tetapPerwakilan perusahaan luar negeriWajib pajak orang pribadi seperti akuntan, arsitek, dokter, PPh Pasal 23 dan SifatnyaObjek Pajak PPh Pasal 23Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 - Deviden- Bunga Pinjaman- Royalti- Hadiah- Sewa selain tanah dan bangunan- Pendapatan jasa- 15%- 15%- 15%- 15%- 2%- 2%Baca JugaContoh Soal Perhitungan PPh Pasal 23 DividenPerhitungan pph pasal 23 atas dividen terjadi pada PT Rafinternet yang menginvestasikan saham di PT Masraffi. PT Masraffi membagikan dividen sejumlah Rp Berapakah pph pasal 23 yang harus dipotong?Contoh soal perhitungan pph pasal 23 atas dividen dapat dilakukan dengan langkah berikut pasal 23 atas deviden = Jumlah deviden dibagikan x Tarif pph pasal 23 = Rp x 15% = Rp pph pasal 23 yang harus dibuat oleh PT Masraffi berdasarkan contoh soal pph pasal 23 dividen sebagai berikut Debit Kredit 21 Juli 2020Laba ditahan Pembagian deviden Hutang Pph pasal 23 Rp Juga Pertanyaan Tentang PPh Pasal 23Contoh Soal Perhitungan PPh Pasal 23 atas Bunga PinjamanContoh soal perhitungan pph pasal 23 atas bunga pinjaman hanya berlaku bagi transaksi antara badan usaha dengan badan atau badan ke orang pribadi. PPh pasal 23 atas bunga pinjaman tidak berlaku bagi bunga yang diterima oleh bank dan transaksi sewa guna usaha bagi lembaga Rafinternet memberikan pinjaman kepada PT masraffi sebesar Rp dikenakan bunga sebesar 12% pertahun. Apabila pinjaman dilakukan pada bulan juli 2020 dan berakhir bulan desember 2020. Berapakah bunga yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23?PinjamanRp Bunga12% pertahun6% persemester Pendapatan BungaRp pasal 23 terutangRp perhitungan pph pasal 23 atas bunga pinjaman tersebut harus dibuatkan jurnal pajak penghasilan pasal 23 sebagai berikut Debit Kredit DesemberKasPph pasal 23 dibayar dimuka Pendapatan bunga pinjaman Rp Juga Dasar Hukum PPh Pasal 23Contoh Soal Perhitungan PPh Pasal 23 atas RoyaltiContoh soal perhitungan pph pasal 23 atas royalti berkaitan dengan penghasilan kotor yang diterima oleh wajib pajak. Royalti yang dapat dikenakan pajak penghasilan pasal 23 yakni penggunaan hak atas harta berwujud dan tak berwujud serta penggunaan informasi yang belum mendapatkan ijin untuk menjual barang dari PT Rafinternet. Masraffi akan membayarkan royalti sebesar 25% dari nilai penjualan. Apabila tahun ini masraffi mampu menjual sebesar Rp Berapakah pajak penghasilan pasal 23 yang harus dipotong?PPh pasal 23 yang dipotong = 15% x 25% x Rp = Rp PPh pasal 23 atas royalti yang harus dibuat berdasarkan perhitungan pph pasal 23 sebagai berikut Debit Kredit 1 Mei 2020Beban royalti Hutang Pph pasal 23 Hutang royalti Rp Soal Perhitungan PPh pasal 23 atas HadiahContoh soal perhitungan pph pasal 23 atas hadiah harus memperhatikan subyek pajak dan objek pajak. Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 dikenakan tarif sebesar 15% dari jumla bruto dan bersifat tidak Rafinternet mendapatkan hadiah lomba kebersihan tingkat kecamatan yang diselenggarakan pada hut ri. PT rafinternet mendapatkan peringkat pertama dengan hadiah sebesar Rp Berapakah pph yang harus dipotong atas penghasilan tersebut?PPh pasal 23 yang harus dipotong = Rp x 15% = Rp pph pasal 23 atas hadiah yang harus dibuat berdasarkan contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 23 tersebut adalahContoh Perhitungan PPh Pasal 23 atas Sewa KendaraanContoh perhitungan pph pasal 23 atas sewa kendaraan tentunya akan berhubungan dengan penghasilan dari penggunaan harta bukan tanah dan bangunan yang akan dikenakan tarif sebesar 2% dari penghasilan Rafinternet memiliki kendaraan truk yang akan disewa oleh masraffi. Perjanjian sewa kendaraan senilai Rp Berapakah pph yang harus dipungut oleh PT Rafinternet pasal 23 yang harus dipotong = 2% x Rp = Rp pajak penghasilan pasal 23 atas sewa kendaraan berdasarkan contoh soal pph pasal 23 atas sewa kendaraan sebagai Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa ServiceContoh perhitungan pph pasal 23 atas jasa service terdiri dari jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa lainya yang dikenakan pph pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari penghasilan akuntan publik masraffi mendapatkan pekerjaan melakukan audit di PT Rafinternet. Biaya konsultasi dan pekerjaan audit adalah Rp Berapakah pph pasal 23 terutang yang harus dipotong oleh KAP pasal 23 yang harus dibayar = 2% x Rp = Rp pajak penghasilan pasal 23 yang harus dibuat oleh PT rafinternet berdasarkan contoh soal tersebut adalahTanggalKeteranganDebitKredit1 mei 2020Beban Audit Hutang Pph pasal 23 Kas Rp contoh soal perhitungan pph pasal 23 dan penyelesaiannya beserta jurnalnya semoga dapat membantu memahami pemotongan pajak atas bunga pinjaman, dividen, jasa service, sewa kendaraan, hadiah dan royalti. PPh PASAL 23 6 Redaksi DDTCNews Kamis, 01 Desember 2016 1612 WIB PAJAK Penghasilan PPh Pasal 23 mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal dividen, bunga, royalti, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam PPh Pasal 21. Kini untuk lebih memahami perhitungan PPh Pasal 23, berikut adalah beberapa ulasan contoh soal perhitungan PPh Pasal 23. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Dividen Pada 10 Mei 2015, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham RUPS, dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar yang melakukan penyertaan modal sebesal 15%. Jawab PPh Pasal 23 = 15% x = Saat terutang akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Mei 2015 Saat penyetoran paling lambat 10 Juni 2015 Saat pelaporan paling lambat 20 Juni 2015 Contoh Perhitungan PPh Pasal 23 atas Dividen PT ABCD, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu dan beralamat di Jl. Terusan Jakarta Selatan. PT ABCD telah memiliki NPWP Pada tanggal 10 Juli 2013, perusahaan membayar dividen tunai kepada pemegang saham yang sebelumnya telah diumumkan melalui RUPS. Berikut data yang diperlukan dalam pembayaran dividen tunai. Pemegang Saham NPWP % Penyertaan Modal Dividen PT Perkasa 26% PT Cakrawala 15% PT Matahari 10% PT Angkasa 18% CV Bahari Jaya 12% CV Karya Raya 11% PT BNI BUMN 8% Jawab Dari data tabel di atas, berikut perhitungan PPh Pasal 23 yang harus dipotong PT ABCD. Pemegang Saham % Penyertaan Modal Dividen PPh Pasal 23 yang Dipotong PT Cakrawala 15% 15% x = PT Matahari 10% 15% x = PT Angkasa 18% 15% x = CV Bahari Jaya 12% 15% x = CV Karya Raya 11% 15% x = Jumlah Catatan untuk PT Perkasa dikategorikan menjadi non-objek pajak sebab % penyertaan modalnya lebih dari 25% dan untuk PT BNI BUMN juga merupakan non-objek pajak karena merupakan badan usaha milik negara yang menjadi pengecualian dari objek pajak. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Royalti Pada 2 Agustus 2014, PT Mawar membayar royalti kepada Tuan Zainudin sebagai penulis buku sebesar Tuan Zainudin telah mempunyai NPWP Jawab PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Mawar adalah 15% x = Saat terutang akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Agustus 2014 Saat penyetoran paling lambat 10 September 2014 Saat pelaporan paling lambat 20 September 2014 Perhitungan PPh Pasal 23 atas Bunga Obligasi Pada tanggal 3 Januari 2015, PT Sejahtera melakukan pembayaran bunga obligasi kepada PT Damai Sentosa sebesar Obligasi tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Jawab PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Sejahtera adalah 15% x = Saat terutang akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Januari 2015 Saat penyetoran paling lambat 10 Februari 2015 Saat pelaporan paling lambat 20 Februari 2015 Perhitungan PPh Pasal 23 atas Hadiah & Penghargaan Pada 20 Maret 2012, PT Abadi memberikan hadiah perlombaan kepada PT Makmur sebagai juara umum lomba senam sehat sebesar Jawab PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Abadi adalah 15% x = Saat terutang akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Maret 2012 Saat penyetoran paling lambat 10 April 2012 Saat pelaporan paling lambat 20 April 2012 Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa PT Irama meminta jasa dari Pak Budi untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar sudah termasuk PPN. Jawab PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Irama adalah 2% x = Perhitungan PPh Pasal 23 atas Sewa PT Karya Makmur membayar sewa kendaraaan bus pariwisata dengan nilai sewa sebesar kepada Sugianto Haris. Jawab PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karya Makmur adalah 2% x = Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa PT Indoraya membayarkan jasa konsultan dari PT Nuansaraya sebesar sudah termasuk PPN. PT Nuansaraya tidak mempunyai NPWP. Jawab PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Indoraya adalah 200% x 2% x = Demikian ulasan contoh soal perhitungan PPh Pasal 23. Adapun definisi dan ketentuan pengenaan PPh Pasal 23 dapat dilihat di ulasan sebelumnya di sini. * Cek berita dan artikel yang lain di Google News. Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. Rekan – rekan semuanya…Saya bekerja di perusahaan yang bergerak konsultan konstruksi desain engineering project yang berdiri Februari 2013. Ada beberapa pertanyaan seputar PPh yg terkait perusahaan tersebut kami sudah memperoleh KTA dari Inkindo namun SKA dan SBU masih dalam proses pembuatan. Apakah dengan kondisi seperti itu kita sudah bisa dipotong PPh-nya sebesar 4% Final bukan 6% Final ? kami mendapatkan pekerjaan pembuatan dokumentasi foto dan video progress pembangunan pabrik. Menurut rekan-rekan pekerjaan kami ini sebaiknya dipotong PPh 23 sesuai UU PPh Pasal 23 huruf C atau tidak dipotong sama sekali karena tidak termasuk PMK 244 tahun 2008 ? ingin mengajukan permohonan SKB Surat Keterangan Bebas PPh 23. Kira-kira apa saja yang perlu dilampirkan di dalam surat permohonan SKB tersebut ?Mungkin itu saja dulu Rekan-Rekan. Mudah-mudahan Rekan-Rekan ada pencerahan Originaly posted by gabot08 kami sudah memperoleh KTA dari Inkindo namun SKA dan SBU masih dalam proses pembuatan. Apakah dengan kondisi seperti itu kita sudah bisa dipotong PPh-nya sebesar 4% Final bukan 6% Final ?sepertinya belumOriginaly posted by gabot08 kami mendapatkan pekerjaan pembuatan dokumentasi foto dan video progress pembangunan pabrik. Menurut rekan-rekan pekerjaan kami ini sebaiknya dipotong PPh 23 sesuai UU PPh Pasal 23 huruf C atau tidak dipotong sama sekali karena tidak termasuk PMK 244 tahun 2008 ?apakah masuk ke lingkup pekerjaan desain engineering project?kalo iya potong pph final, kl bukan ya ga usah potong pph 23 kl emg ga ada di PMK 244Originaly posted by gabot08 ingin mengajukan permohonan SKB Surat Keterangan Bebas PPh 23. Kira-kira apa saja yang perlu dilampirkan di dalam surat permohonan SKB tersebut ?PER 32/2013 Maaf, apakah untuk menyediakan jasa reparasi mesin diharuskan bukti yang menyatakan bahwa perusahaan juga melayani jasa reparasi? sementara di SIUP hanya tertera untuk perdagangan barang melakukan transaksi jasa namun pihak customer meminta surat perijinan yang menyatakan bahwa kami juga melayani jasa reparasi untuk memotong PPh 23 sebanyak 2%.Pertanyaan saya, adakah peraturan tentang pph 23 yang mengatur hal demikian? Apakah hal tersebut diharuskan? Karena jika kami tidak menunjukan surat pendukung tsb, jasa dipotong 4%. Mohon Kasih. Originaly posted by lilinSaya melakukan transaksi jasa namun pihak customer meminta surat perijinan yang menyatakan bahwa kami juga melayani jasa reparasi untuk memotong PPh 23 sebanyak 2%.Tidak ada peraturan demikian…Originaly posted by lilinApakah hal tersebut diharuskan? Karena jika kami tidak menunjukan surat pendukung tsb, jasa dipotong 4%. Mohon ngawuuurrr… Originaly posted by begawan5060Originaly posted by lilinApakah hal tersebut diharuskan? Karena jika kami tidak menunjukan surat pendukung tsb, jasa dipotong 4%. Mohon ngawuuurrr…setuju..yang menentukan tarifnya 2% atau 4% bukan perijinan / surat pendukung melainkan NPWP.. Untuk rekan hangsengnikkei mohon pencerahannya 😉1. Untuk pekerjaan pembuatan dokumentasi foto dan video progress pembangunan pabrik kebetulan bukan lingkup pekerjaan perusahaan kami yang dipotong pph final. kebetulan ada order dari perusahaan lain. kalau begini apakah dipotong pph 23 karena sepertinya termasuk jasa teknik, atau masuk PMK 244 ??? pengajuan SKB apakah kita perlu melampirkan laporan keuangan audited 2013?? Karena waktu saya baca syarat pengajuan di PER 32/2013, dilampirkan spt tahunan pph pengajuan SKB apakah hanya terbatas PPh 23 saja ?? Apa perusahaan kami juga bisa mengajukan SKPB PPh 21 ???Atas pencerahannya diucapkan terima kasih. Originaly posted by gabot081. Untuk pekerjaan pembuatan dokumentasi foto dan video progress pembangunan pabrik kebetulan bukan lingkup pekerjaan perusahaan kami yang dipotong pph final. kebetulan ada order dari perusahaan lain. kalau begini apakah dipotong pph 23 karena sepertinya termasuk jasa teknik, atau masuk PMK 244 ???Jasa teknikOriginaly posted by gabot08 pengajuan SKB apakah kita perlu melampirkan laporan keuangan audited 2013?? Karena waktu saya baca syarat pengajuan di PER 32/2013, dilampirkan spt tahunan pph tahunan pph badan gak harus dilampirkanOriginaly posted by gabot08 pengajuan SKB apakah hanya terbatas PPh 23 saja ??tidakOriginaly posted by gabot08Apa perusahaan kami juga bisa mengajukan SKPB PPh 21 ???Perusahaan anda dipotong PPh 21??Viewing 1 - 8 of 8 replies

pertanyaan tentang pph pasal 23